Soal Seruan Mundur dan Revolusi, PSSI: Sudah Empat Kali KLB, Menghasilkan Apa? Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyadh berpendapat, mengundurkan dirinya pengurus PSSI bukanlah satu satunya cara untuk "menebus dosa" atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Pendapat Ahmad Riyadh itu sebagai respons atas desakan publik yang menyerukan revolusi dalam tubuh PSSI imbas tragedi Kanjuruhan.
Desakan publik tersebut sejalan dengan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang meminta jajaran petinggi PSSI mengundurkan diri untuk bertanggung jawab secara normatif. Kemudian, Kongres Luara Biasa (KLB) juga direkomendasikan untuk mengisi posisi PSSI dengan orang orang baru. Ahmad Riyadh menjelaskan, pihak PSSI tidak menutup telinga terhadap suara publik tersebut.
Namun, pengunduran diri pengurus PSSI untuk kemudian dilakukan KLB guna mengisinya dengan kepengurusan baru, dia nilai juga bukan cara efektif membenahi persepakbolaan nasional. Dia menambahkan, saat ini, PSSI pun sedang melakukan evaluasi besar besaran. Seluruh elemen PSSI juga sedang berusaha membenahi diri untuk menjadi lebih baik lagi.
"Kalau PSSI disuruh bertanggung jawab secara utuh, secara stakeholder harus jadikan PSSI lebih baik dari kemarin kemarin, tentunya seperti itu," ujar Ahmad Riyadh, Jumat (21/10/2022) dilansir Kompas.com . Ahmad Riyadh melanjutkan bahwa revolusi dan transformasi yang sedang diserukan juga bisa dilakukan lewat berbagai cara. Pergantian pada tubuh organisasi juga tidak menjadi jaminan kesuksesan dalam revolusi.
"Perlu diingat ya di Indonesia berapa kali KLB, sudah empat kali, dari zaman Nurdin Halid sampai hari ini, menghasilkan apa? Menghasilkan terus kaya gini ," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asprov PSSI Jatim itu. Karena itu, menurut dia, revolusi PSSI saat ini bukan siapa yang duduk menjabat, tetapi bagaimana supaya sistem di dalamnya mengalami perubahan menjadi lebih baik dan mutakhir. "Kita harusnya konsentrasi bagaimana PSSI menjadi lebih baik," tegasnya.
Ia pun berharap semua pihak menghindari solusi bersifat destruktif dan melihat opsi yang lebih efektif. "Kami menghargai masyarakat semua lapisan, tidak mungkin PSSI bisa sendiri. PSSI perlu pengamat, perlu suporter, untuk memberi masukan agar PSSI menjadi baik," kata Ahmad Riyadh. "Ini yang harus dilaksanakan untuk PSSI menjadi lebih baik," tuturnya.
Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya meskipun mendapatkan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan. “Kalau yang menyuruh mundur ini voter (pemilik suara di PSSI) maka memenuhi syarat sesuai dengan statuta yang dijalankan. Sampai hari ini voter tidak ada yang mengusulkan mundur,” kata Ahmad Riyadh yang menjadi juru bicara Mochamad Iriawan seusai pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, Kamis (20/10/2022) malam. Jabatan ketua umum Iwan Bule, sapaan akrab Mochamad Iriawan, sepenuhnya dilindungi oleh statuta PSSI. Hanya internal PSSI yang bisa mendesak pergantian ketua umum.
Dari hasil temuan investigasi, TGIPF menyatakan PSSI telah lalai dalam menyelenggarakan kompetisi yang aman sesuai dengan standar yang ada. Sehingga, mengakibatkan kondisi yang menyebabkan jatuh korban dalam tragedi Kanjuruhan. Atas hal tersebut, TGIPF merekomendasikan supaya Mochamad Iriawan dan jajaran Exco PSSI mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tragedi Kanjuruhan yang sejauh ini sudah menewaskan 134 orang.
Ahmad Riyadh melanjutkan, mundur bukanlah satu satunya cara untuk bertanggung jawab. Saat ini, PSSI mengaku tetap bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan tanpa harus mengambil jalan rekomendasi TGIPF. Salah satu pertanggungjawaban PSSI adalah dengan bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses investigasi tragedi Kanjuruhan yang sedang berjalan.
“Kami tetap harus bertanggung jawab itu pasti. Ada pertanggungjawaban, sudah dilakukan lewat pemeriksaan hari ini,” tutur Ahmad Riyadh, pria yang juga menjabat sebagai Komite Wasit PSSI. “Ya ini pertanggungjawaban proses hukum, agar dipilah mana yang bertanggung jawab itu,” katanya menambahkan. Tidak berhenti di situ, PSSI saat ini juga sedang berusaha berbenah dengan melakukan evaluasi besar terhadap sistem kompetisi.
Federasi coba "menebus dosa" dengan berkomitmen membangun kembali kompetisi yang lebih kokoh untuk menghindari tragedi serupa terjadi di masa datang. “Proses sudah jalan mulai keamanan, nanti ada peraturan polisi yang digodok, yang seimbang, yang cocok dilaksanakan di FIFA, PSSI, dan pemerintah, hal ini kepolisian. Jadi peraturan yang sinkron berlaku di indonesia,” katanya.
